Kebijakan pengalihan didasarkan pada Peraturan Menpan RB Nomor Nomor 15 Tahun 2024, sehingga pengalihan pegawai kementerian yamg terdampak penggabungan atau pemecahan kementerian/lembaga bisa dilaksakana secara lebih efektif dan transparan.
“Namun mekanisme pengalihan hanya bisa dilaksanakan sampai akhir Desember 2025 saja,” tegas Wawan.
Hal kedua yang disepakati dalam rapat koordinasi adalah proses pengalihan SDM dilakukan secara “bedol desa”.
Maksudnya, seluruh pegawai dengan tusi haji akan dialihkan ke BPH dan seluruh pegawai dengan tusi Jaminan Produk Halal (JPH) akan dialihkan ke BPJPH.
“Alhamdulillah, ada 21 pegawai Kemenag yang dialihkan ke Kemenhaj ketika masih berstaus BPH,” papar Wawan
Untuk pengalihan pegawai yang lain ke BPH (Kemenhaj), prosesnya berjalan lebih lama.
Selain jumlahnya banyak, BPH menyeleksi kembali pegawai Kemenag yang akan dialihkan. Hingga hari ini, tercatat sudah ada 3.528 pegawai Kemenag yang beralih ke Kemenhaj.
