Seketika.com, Garut – Persoalan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Garut. Pemerintah pusat dan daerah kini memperkuat kolaborasi untuk memastikan lebih banyak anak kembali memperoleh akses pendidikan yang layak.
Kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, ke Kelompok Bermain Al Ikhlas 158 di Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Garut, Sabtu (20/6) menyoroti persoalan anak tidak sekolah yang masih ditemukan di berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Atip menegaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan akses pendidikan tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya. Pemerataan pendidikan dinilai menjadi bagian penting dari amanat konstitusi yang harus diwujudkan.
Ia mengingatkan bahwa masih terdapat pandangan di sebagian masyarakat yang menganggap bekerja lebih penting dibanding melanjutkan pendidikan. Padahal pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi seseorang.
Tingginya angka anak tidak sekolah berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang tidak melanjutkan pendidikan memiliki risiko lebih besar menghadapi keterbatasan akses pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan.
Pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan dunia kerja. Karena itu, menekan angka putus sekolah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah maupun nasional.
Selain berdampak pada individu, tingginya angka ATS juga berpengaruh terhadap daya saing daerah dalam jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Garut mengungkapkan bahwa saat ini terdapat hampir 16 ribu anak yang tidak melanjutkan pendidikan.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyebut kondisi tersebut sebagai pekerjaan rumah besar yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah sedang merancang program orang tua asuh. Program ini ditujukan untuk membantu anak-anak yang berisiko putus sekolah agar dapat kembali mengenyam pendidikan.
Selain itu, bantuan perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, dan seragam juga disiapkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab anak berhenti sekolah.
Dalam sektor infrastruktur pendidikan, Garut juga masih menghadapi tantangan. Dari sekitar 4.400 ruang kelas PAUD yang tersedia, sekitar 1.000 ruang kelas masih membutuhkan perbaikan.
Kemampuan anggaran daerah yang terbatas membuat proses rehabilitasi berjalan lambat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat peningkatan fasilitas pendidikan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan anak tidak sekolah.
Program orang tua asuh yang sedang disiapkan diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan ribuan anak ke bangku pendidikan.
Jika dukungan berbagai pihak berjalan optimal, target menekan angka putus sekolah dan memperluas akses pendidikan di Garut berpeluang lebih cepat tercapai.
