Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menyebut seluruh kepala OPD memiliki tanggung jawab moral untuk cepat merespons keluhan warga.
Ia menegaskan koordinasi antar pemerintah daerah menjadi faktor penting agar penanganan masalah bisa berjalan efektif.
Pasalnya, kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berbeda sehingga perlu sinergi dalam pelaksanaan program.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Banten juga membahas optimalisasi aset daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) aset yang baru dibentuk.
Aset milik pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan maksimal untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat ekonomi.
Tak hanya itu, seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diminta memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Empat BUMD yang disorot meliputi Bank Banten, ABM, BGD, dan Jamkrida.
Pemprov Banten diperkirakan akan memperkuat koordinasi lintas OPD dan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat.
Fokus berikutnya ialah memastikan program prioritas berjalan efektif dan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan warga Banten.
