Seketika.com, Jakarta, – “ASEAN harus siap menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Penerapan Pilar Politik dan Keamanan ASEAN dibayangi oleh permasalahan Myanmar, ketegangan geopolitik dan persaingan yang semakin meningkat, yang dapat menimbulkan konflik terbuka jika tidak ditangani.” Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD dalam sambutannya saat memimpin Pertemuan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) ke-27 bersama Menteri Luar Negeri di Jakarta (4/9/2023).
“Kita tidak boleh membiarkan situasi yang sama terjadi di kawasan kita dan menghambat kemajuan yang telah dicapai ASEAN sejak tahun 1967,” ujarnya.
APSC juga harus mampu menjawab tantangan di kawasan khususnya perdagangan orang (TIP) yang berbasis penipuan online dan kejahatan transnasional lainnya. Menko Mahfud mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama regional, termasuk pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas batas, dan pertukaran informasi. Menko juga mendesak implementasi Deklarasi Perdagangan Manusia yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada Mei lalu oleh berbagai badan sektoral ASEAN.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lebih lanjut menguraikan dan menyampaikan tiga aspek utama yang perlu menjadi fokus APSC:
Pertama, mengatasi tantangan keamanan non-tradisional.
Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.700 kasus perdagangan manusia yang melibatkan penipuan online. Laporan Interpol menyatakan bahwa total biaya bersih kejahatan dunia maya meningkat sebesar 15% setiap tahun hingga tahun 2025.
