Karena itu, tata kelola dan pengawasan harus diperkuat.
Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengapresiasi penuh komitmen Jaksa Agung dan jajarannya, terutama dalam mendukung pembangunan karakter pemuda Indonesia serta peningkatan prestasi olahraga nasional.
Erick menyampaikan bahwa kehadiran Kejaksaan Agung sangat berarti untuk memastikan transparansi, integritas, dan efektivitas layanan di sektor kepemudaan dan keolahragaan.
Ia menilai MoU ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen bersama untuk membangun sistem hukum dan pengawasan yang kuat dalam seluruh program Kemenpora.
Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa pendampingan hukum kepada Kemenpora merupakan bagian dari tanggung jawab Kejaksaan Agung dalam memastikan program-program kepemudaan dan olahraga berjalan sesuai aturan.
“Kemudian bagaimana kita saling mengingatkan supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami di sini bukannya menaruh kecurigaan atau bagaimana, tetapi perlu kehati-hatian ke depan supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin akan menimbulkan penyesalan bagi kita semua,” tegas Burhanuddin.
Ia juga menekankan bahwa dampak program kepemudaan dan olahraga tidak dapat dilihat hanya dalam 1–2 tahun, sehingga keberlanjutan dan kepatuhan hukum menjadi faktor penting.
Burhanuddin menegaskan bahwa pendampingan bukan berarti perlindungan apabila ada pelanggaran.
