“Ini waktunya kabinet bersuara. Supaya rasa nasionalisme kita tumbuh dan berkembang,” ujarnya.
MUI juga mengingatkan pentingnya klarifikasi resmi pemerintah dalam menghadapi kontroversi semacam ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Ia menilai bahwa jika ada protes terhadap kebijakan pemerintah, maka aspirasi politik tersebut harus disalurkan melalui jalur yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Kalau ada aspirasi politik, ada rumah rakyat seperti DPR dan MPR. Jangan lewat jalur-jalur yang bukan saluran resmi,” kata Amirsyah.
Ia juga menyebutkan bahwa meskipun media adalah bagian penting dari demokrasi, penyampaian kritik dan aspirasi tetap harus berada dalam koridor hukum dan melalui lembaga resmi.
Dalam momentum menuju Hari Kemerdekaan ke-80 RI, Amirsyah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kehormatan simbol negara, terutama bendera Merah Putih, dari tindakan yang dapat menurunkan makna dan wibawanya.
“Bendera Merah Putih adalah simbol persatuan dan menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berdaulat. Jangan sampai direndahkan oleh hal-hal yang tidak pantas,” tegasnya.
(infopublik)
