MSF menolak tuduhan tersebut dan menyatakan permintaan Israel untuk membuka daftar staf lokal berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.
“Kami tidak akan pernah dengan sengaja mempekerjakan individu yang terlibat dalam aktivitas militer,” tegas MSF.
Juru bicara NRC, Shaina Low, mengatakan staf lokal di Gaza sudah berada dalam kondisi kelelahan ekstrem, sementara kehadiran staf internasional memberikan perlindungan tambahan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA), Philippe Lazzarini, memperingatkan kebijakan ini menciptakan preseden berbahaya.
“Upaya mengendalikan kerja organisasi bantuan akan melemahkan prinsip dasar kemanusiaan: netralitas, independensi, dan ketidakberpihakan,” ujarnya.
PBB menilai larangan ini akan memperparah krisis kemanusiaan di Gaza, di mana hampir 80 persen bangunan rusak atau hancur, sekitar 1,5 juta warga kehilangan tempat tinggal dan lebih dari dua juta penduduk hidup dalam kondisi darurat.
Situasi ini terjadi di tengah gencatan senjata rapuh sejak Oktober, setelah perang besar menyusul serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.
(apnews)
