Puan juga menyoroti pentingnya revisi segera atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 agar selaras dengan struktur kelembagaan terbaru.
Ia menilai lemahnya koordinasi lintas sektor berakar dari kerangka hukum yang belum diperbarui.
Selain itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk bekerja secara maksimal dan tidak setengah hati.
Rekomendasi UNESCO harus dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel.
DPR RI, menurut Puan, siap memberikan dukungan lintas komisi, termasuk pembahasan anggaran, regulasi, dan pengawasan.
Kaldera Toba adalah wajah Indonesia di mata dunia, dan kegagalan mempertahankan status UNESCO akan mencoreng reputasi nasional.
“Ini bukan lagi hanya masalah Sumatera Utara, tapi masalah nasional. Kaldera Toba harus diselamatkan sekarang, bukan nanti,” tegasnya.
(dpr)
