Langkah ini dinilai strategis mengingat akses layanan kesehatan masih menjadi isu krusial bagi buruh, terutama di kawasan industri padat tenaga kerja.
Secara teknis, Kapusdokkes Polri akan melakukan pendataan dan pengecekan fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama atau dapat terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan. Dengan demikian, buruh peserta BPJS tetap dapat mengakses layanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Detail teknis terkait skema rujukan dan integrasi layanan akan disesuaikan dengan regulasi BPJS Kesehatan.
Tak hanya soal kesehatan, Kapolri juga menginstruksikan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk memberikan pendampingan maksimal kepada buruh, khususnya mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Jenderal Sigit, mitigasi perlu dilakukan agar dampak PHK bisa ditekan seminimal mungkin. Desk Ketenagakerjaan diminta aktif memberikan pelayanan terbaik, termasuk saat pekerja memperjuangkan hak-haknya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang sehat sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan buruh.
Dalam momentum HUT ke-53 KSPI, Kapolri menegaskan dukungan Polri terhadap perjuangan buruh dalam mewujudkan kesejahteraan.
(humas.polri)
