PemerintahanUMKM

Koperasi Desa Merah Putih Resmi Beroperasi, Prabowo Sebut Tonggak Bersejarah

22
×

Koperasi Desa Merah Putih Resmi Beroperasi, Prabowo Sebut Tonggak Bersejarah

Share this article
Koperasi Desa Merah Putih Resmi Beroperasi, Prabowo Sebut Tonggak Bersejarah, foto:(BPMI Setpres)

Seketika.com, Nganjuk – Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam acara yang dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi.

Sebanyak 1.061 KDKMP yang mulai beroperasi tersebut terdiri atas 530 unit di Jawa Timur yang tersebar di tujuh kabupaten, serta 531 unit di Jawa Tengah yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Operasionalisasi koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo terlebih dahulu melakukan peninjauan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak yang dipandu oleh jajaran menteri terkait.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden melihat langsung kesiapan operasional koperasi, mulai dari sistem distribusi pangan, pengelolaan hasil pertanian, hingga dukungan infrastruktur bagi pemberdayaan masyarakat desa.

Usai peninjauan, acara peresmian dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan doa bersama.

Suasana berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI-Polri, kepala daerah, serta para pengurus koperasi dari berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam laporannya menyampaikan bahwa peresmian ini bukan sekadar meresmikan bangunan fisik, melainkan menghadirkan instrumen keadilan ekonomi bagi masyarakat desa di Indonesia.

Menurut Zulhas, KDKMP merupakan bentuk pelaksanaan ekonomi konstitusional, di mana negara hadir untuk memastikan rakyat menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat utama pembangunan.