“Berbagai saran dan rekomendasi dewan akan menjadi catatan penting bagi jajaran eksekutif untuk ditindaklanjuti,” kata Gubernur DKI Jakarta.
Ia menambahkan, apabila dalam pelaksanaan nanti terdapat kebutuhan penyesuaian, maka perubahan anggaran akan dilakukan melalui APBD Perubahan 2026.
“Tetapi yang jelas, tidak ada pemotongan terhadap subsidi pangan,” tegasnya.
Pramono juga menyinggung tantangan fiskal daerah, termasuk pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada perencanaan APBD.
Meski demikian, ia menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk tetap mengutamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah.
Dengan disetujuinya Ranperda APBD DKI Jakarta 2026, eksekutif berharap roda perekonomian Ibu Kota terus tumbuh dan seluruh program prioritas dapat terlaksana tepat waktu serta memberi manfaat nyata bagi warga Jakarta.
Selain membahas APBD, rapat paripurna juga menyinggung rancangan peraturan daerah tentang pembentukan, perubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan serta kelurahan.
