Untuk RPIP, fraksi mendorong transformasi industri yang berkeadilan, pengembangan kawasan industri vertikal, dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik penyusunan Raperda P4GN dan RPIP 2026-2046 dengan pendekatan holistik yang berpihak pada ekonomi rakyat dan keadilan sosial.
Fraksi menekankan pentingnya pemberantasan mafia narkoba, optimalisasi puskesmas dan RSUD sebagai pusat rehabilitasi, serta perlindungan UMKM agar tidak tergilas monopoli dalam pembangunan industri.
Sementara itu, Fraksi PKS mendukung penuh pembahasan kedua Raperda dengan penekanan pada kedaulatan ekonomi rakyat dan ketahanan sosial.
PKS menekankan pentingnya perhatian pada industri mikro dan home industry, penguatan industri kreatif dan halal, serta penerapan standar industri hijau.
Pada P4GN, PKS mendorong kebijakan zero tolerance terhadap tempat hiburan yang melanggar serta antisipasi munculnya jenis narkotika baru.
Lebih lanjut, Ima memastikan DPRD DKI mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika setelah meningkatnya kasus penyalahgunaan yang telah merambah hingga lingkungan RT dan RW, bahkan melibatkan anak-anak.
“Pengaduan masyarakat terkait narkotika akhir-akhir ini semakin banyak. Karena itu, regulasi ini penting sebagai dasar hukum dalam penanganannya,” ucapnya.
Ia membenarkan, Pemprov DKI juga membahas pembentukan satuan tugas (Satgas) yang akan melibatkan berbagai unsur, termasuk tokoh masyarakat serta RT dan RW, agar upaya pencegahan lebih dekat dengan masyarakat.
“Raperda ini juga akan menjadi dasar hukum dalam penindakan di wilayah rawan narkotika dengan melibatkan kepolisian dan Forkopimda,” jelasnya.
DPRD DKI, tambah Ima, mendukung penerapan kebijakan zero tolerance terkait peredaran narkotika di tempat hiburan malam.
“Itu salah satu tujuan dan yang memang akan kita dukung,” tandasnya.
(beritajakarta)
