Maruarar Sirait mengatakan, tahun ini pemerintah merencanakan akan melakukan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 400.000 unit dan terbanyak ada di Jabar yang mencapai hampir 40.000 unit.
Setiap rumah mendapatkan bantuan renovasi sebesar Rp20 juta untuk membeli bahan bangunan dan biaya tukang.
Dalam proses pembangunannya akan melibatkan masyarakat dan UMKM setempat melalui proses tender rakyat BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Melalui tender rakyat BSPS proses pengadaan bahan bangunan akan transparan dan menguntungkan bagi penerima manfaat.
10 penerima manfaat akan membentuk kelompok lalu mengundang tiga UMKM toko bangunan terdekat untuk bersaing, menawarkan pembelian bahan bangunan dengan harga paling kompetitif.
Seperti di Desa Banyusari, dari anggaran yang tersedia untuk 10 rumah senilai Rp175 juta, melalui tender rakyat, UMKM pemenang siap membangun dengan pagu senilai Rp164 juta rupiah saja.
Sementara biaya tukang untuk 10 rumah senilai Rp25 juta. Sisa uang bantuan hasil penghematan dapat dibelikan kembali untuk bahan bangunan tambahan jika diperlukan.
Maruarar menilai, program bedah rumah ini berpotensi mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebutkan alokasi bedah rumah BPPS di wilayahnya menyasar sebanyak 966 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 63 desa di 23 kecamatan.
