“Seperti yang kami sampaikan, kalau misalkan nanti ada satu SPPG yang dianggap tidak layak, nanti akan ditutup sementara. Untuk melakukan perbaikan,” tegasnya.
Pemkot Tangsel juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem pengawasan demi mencegah kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Pilar mengusulkan agar pemerintah daerah diberi akses yang lebih luas dalam mengawasi SPPG secara langsung, yang selama ini lebih bersifat vertikal dan terkendala birokrasi.
“Mohon kami dibukakan akses pada SPPG, kepada BGN tolong kami dibukakan akses agar bisa dilakukan pengecekan rutin apakah sebulan sekali, apakah seminggu sekali begitu supaya secara rutin dan secara acak kita makin awas,” ucap Pilar.
Langkah ini diyakini akan mempercepat birokrasi sekaligus memastikan pengawasan makanan bergizi yang disajikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dari Dinas Kesehatan.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendorong sinergi yang lebih erat antara pemda, BGN, serta instansi terkait lainnya untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan anak sekolah di bawah program MBG.
