Tanpa kesiapan tersebut, kenaikan UMP dapat berdampak pada tutupnya usaha, PHK, atau berkurangnya lapangan kerja baru.
Menurutnya, penetapan UMP tidak bisa hanya didasarkan pada kebutuhan hidup buruh (KHL), meski biaya hidup terus meningkat setiap tahun.
“Jika UMP dinaikkan sepenuhnya sesuai kebutuhan buruh, kita juga harus memastikan ekonomi tetap berjalan dan perusahaan masih bisa hidup dengan beban biaya SDM yang bertambah,” katanya.
Selain itu, MTZ mengusulkan adanya transparansi dari pengusaha terkait kondisi perusahaan agar proses penetapan UMP berjalan adil dan berbasis data nyata.
“Kita ingin tahu apakah benar kenaikan biaya SDM akan mengguncang perusahaan atau tidak,” tandasnya.
(beritajakarta)
