Seketika.com, Internasional – Pemerintah Amerika Serikat berencana membayar US$850 juta atau sekitar sebagian dari tunggakan iurannya kepada PBB. Dari jumlah tersebut, US$725 juta dialokasikan untuk anggaran reguler PBB, sementara US$125 juta ditujukan bagi operasi penjaga perdamaian di Haiti dan Republik Demokratik Kongo.
Pemerintah AS telah memberi tahu Kongres mengenai rencana pembayaran US$850 juta kepada PBB. Nilai tersebut menjadi pembayaran terbesar pemerintahan Donald Trump kepada badan dunia itu sejak pemerintahannya mulai mendorong perubahan besar di tubuh PBB sebagai syarat dukungan finansial lanjutan.
Departemen Luar Negeri AS merinci pembayaran itu menjadi dua bagian. Sebanyak US$725 juta akan digunakan untuk memenuhi sebagian kewajiban terhadap anggaran reguler PBB.
Sementara itu, US$125 juta lainnya dialokasikan untuk operasi penjaga perdamaian PBB di Haiti dan Republik Demokratik Kongo.
Rencana tersebut tercantum dalam pemberitahuan kepada anggota parlemen yang dikirim pada 4 Agustus 2026. Laporan Reuters sebelumnya juga mengungkap adanya rencana pembayaran US$725 juta tersebut.
Pembayaran US$850 juta cukup signifikan bagi PBB, tetapi belum menyelesaikan persoalan tunggakan Amerika Serikat.
Menurut data yang dikutip dari PBB, AS masih memiliki sekitar US$5 miliar kewajiban yang belum dibayar. Lebih dari US$2 miliar berkaitan dengan anggaran reguler, sedangkan sekitar US$3 miliar berasal dari kewajiban untuk operasi penjaga perdamaian.
Kondisi keuangan PBB memang menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Dokumen dan pembahasan resmi PBB pada 2026 menunjukkan besarnya tunggakan kontribusi negara anggota telah memperburuk tekanan likuiditas organisasi.
Bagi PBB, pembayaran dari AS memiliki arti penting karena Amerika merupakan kontributor terbesar untuk anggaran penjaga perdamaian. Data PBB menunjukkan kontribusi AS untuk periode 2024-2025 mencapai 26,95 persen dari pembiayaan yang dinilai untuk operasi tersebut.
Reuters juga melaporkan bahwa pembayaran tersebut dapat membantu PBB memenuhi kebutuhan operasional dan membayar gaji dalam jangka tertentu, meski belum cukup untuk mengatasi seluruh persoalan keuangan organisasi.
PBB menyebut Amerika Serikat memiliki tunggakan sekitar US$5 miliar yang terkait dengan kewajiban keanggotaannya.
Angka tersebut mencakup lebih dari US$2 miliar untuk anggaran reguler dan sekitar US$3 miliar untuk operasi penjaga perdamaian.
Besarnya tunggakan ini menjadi salah satu faktor dalam persoalan likuiditas PBB. Pada 2026, organisasi tersebut bahkan melakukan sejumlah langkah reformasi keuangan untuk menghadapi tekanan tersebut.
Sebelum rencana terbaru, pemerintahan Trump pada Februari 2026 telah melakukan pembayaran tunggal sekitar US$160 juta kepada PBB.
Pembayaran itu dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan mengenai risiko krisis keuangan serius jika persoalan iuran tidak ditangani.
Sejak kembali memimpin AS, Trump dan sekutunya menekan PBB untuk melakukan perubahan besar, termasuk terkait efisiensi, struktur organisasi, staf, serta penggunaan dana.
Pemerintahan Trump juga mengambil langkah menjauh dari sejumlah badan PBB dan memangkas pendanaan untuk berbagai organisasi internasional.
Rencana pembayaran terbaru tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif di kalangan Partai Republik.
Sejumlah pihak di Capitol Hill menilai alokasi tersebut belum cukup menjawab kritik pemerintahan Trump mengenai jumlah staf PBB, kebijakan organisasi, dan sejumlah isu ideologis.
Seorang ajudan kongres dari Partai Republik juga mempertanyakan apakah rencana itu sudah cukup tegas terkait pendanaan AS untuk badan PBB yang menangani pengungsi Palestina.
Pembayaran US$850 juta akan menjadi langkah penting dalam hubungan keuangan AS-PBB, tetapi masih menyisakan sebagian besar tunggakan.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah Washington akan melanjutkan pembayaran dan seberapa jauh tuntutan reformasi Trump akan memengaruhi dukungan finansial AS terhadap PBB.
Di sisi lain, PBB tetap menghadapi tantangan likuiditas. Reformasi yang disepakati pada Juni 2026 membantu menghindari skenario krisis keuangan yang lebih buruk, tetapi PBB sendiri menegaskan bahwa reformasi tidak menggantikan kewajiban negara anggota untuk membayar kontribusinya.
