Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, lonjakan belanja modal ini didistribusikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, seperti:
- Dinas Bina Marga untuk pembangunan jalan dan jembatan,
- Dinas Pendidikan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan unit sekolah baru,
- Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan OPD lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Herman juga menambahkan bahwa perubahan ini merupakan hasil dari efisiensi dan realokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun, sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri.
Realokasi ini memungkinkan perpindahan lintas jenis belanja, yang diakomodasi dalam perubahan APBD 2025 guna pencatatan dan pengadministrasian yang lebih akurat.
Hingga akhir Juli 2025, realisasi belanja daerah Jawa Barat mencapai 45,65 persen. Pemprov Jabar menargetkan percepatan realisasi hingga menembus 60 persen dalam waktu dekat.
Untuk itu, percepatan proses pengadaan barang dan jasa terus digenjot, termasuk penyesuaian sistem dari versi 5 ke versi 6.
