Nilainya sekitar Rp25 juta per rumah, termasuk pajak. Warga mengelola proses rehabilitasi secara gotong royong. Ini adalah bentuk kolaborasi Pemkot Bandung dengan masyarakat.
Menurutnya, program rumah layak huni Bandung ini dirancang untuk mendorong rasa memiliki dan kemandirian warga.
“Kita bantu sebagian, sisanya warga lanjutkan sendiri. Harapannya, mereka semakin mandiri dan bangga atas hasil perbaikan rumahnya,” tambahnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi, menjelaskan bahwa hingga Juni 2025, sebanyak 690 dari total 1.775 unit rumah tidak layak huni di Bandung telah selesai diperbaiki melalui anggaran APBD.
“Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp25 juta. Rinciannya mencakup bahan bangunan, upah kerja sekitar Rp2,5 juta, dan sisanya untuk pajak (PPN dan PPh),” jelas Rizky.
