Ia berharap seluruh fasilitas kesehatan tersebut telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan guna memudahkan akses masyarakat.
Demi meningkatkan jumlah kepesertaan, khususnya pada kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), Gubernur menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan para bupati dan wali kota di wilayah Provinsi Banten. Langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan angka kepesertaan aktif di tengah masyarakat.
”Kami juga berharap BPJS Kesehatan terus memberikan edukasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga warga memahami secara utuh hak-hak mereka, termasuk layanan apa saja yang ditanggung dan tidak ditanggung,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah berjalan selama 11 tahun merupakan program strategis nasional.
”Dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia mampu mencapai UHC. Ini merupakan capaian tercepat di dunia,” ungkap Ghufron. Ia menambahkan bahwa kesuksesan UHC ini harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur kesehatan dan penyediaan tenaga medis oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan data pendukung, Provinsi Banten meraih UHC Award 2026 kategori Pratama atas pencapaian tingkat kepesertaan JKN sebesar 98 persen dengan tingkat keaktifan mencapai 80 persen pada tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
(bantenprov)
