“Pertumbuhan ekonominya bagus, dan saya yakin itu karena faktor perumahan. Rumah subsidi banyak dibangun, kegiatan konstruksi meningkat, dan itu membuka banyak lapangan pekerjaan. Satu rumah subsidi bisa menyerap tenaga kerja 4-5 orang, belum termasuk toko bangunan, sopir angkutan material, warung, dan industri seperti semen dan pasir,” jelas Maruarar.
Ia juga menyebut akan menetapkan Key Performance Indicator (KPI) terkait penyerapan KUR perumahan dan pembangunan rumah subsidi, dengan target menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan capaian tertinggi di Indonesia.
“Kita harus menjadikan Kabupaten Bogor sebagai contoh, dengan penyerapan KUR dan rumah subsidi paling banyak. Apalagi di sini, Presiden Republik Indonesia tinggal, begitu juga Presiden sebelumnya. Jadi angka kemiskinan ekstrem harus bisa berkurang drastis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menteri PKP menyoroti pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, efisien, dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program bantuan perumahan seperti BSPS.
“Saya senang, karena melalui sistem belanja langsung, ada efisiensi anggaran yang bisa dimanfaatkan kembali untuk memperbaiki lebih banyak rumah rakyat. Ini langkah yang sangat baik dan harus terus diperkuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa dua kata kunci pembangunan Jawa Barat adalah sejahtera dan bahagia, yang tercermin dalam filosofi “Gemah Ripah Repeh Rapih”.
