Ia juga menyoroti besarnya beban depresiasi aset Jakpro yang mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang lebih optimal dan terarah.
“Ke depan, Jakpro harus fokus pada bisnis inti dan memaksimalkan aset yang ada agar menghasilkan pendapatan yang pasti dan berkelanjutan,” tegasnya.
Adapun untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Komisi B menilai pemanfaatan aset masih belum optimal. Dari total aset sekitar Rp7 triliun, realisasi pendapatan perusahaan dinilai belum mencapai target.
Nova menyebut, saat ini Sarana Jaya masih bergantung pada satu sumber utama pendapatan, yakni dari aset hotel yang dikelola.
Padahal, perusahaan memiliki potensi besar dari aset lain yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyelesaian program DP 0 Rupiah agar aset tidak terbengkalai dan dapat segera dikomersialkan.
Komisi B, lanjut Nova, mendorong BUMD untuk mengedepankan skema creative financing serta tidak lagi bergantung pada Penyertaan Modal Daerah (PMD).
“Kita ingin BUMD bisa lebih mandiri, sesuai dengan core business masing-masing, tanpa terus bergantung pada PMD,” tandasnya.
