Oleh karena itu, setiap potensi masalah keuangan di dalamnya dapat berdampak besar terhadap stabilitas fiskal nasional serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“OJK harus diberi kewenangan penuh, jangan sampai masalah-masalah pengelolaan keuangan Taspen nanti berulang seperti yang terjadi di Asabri atau Jiwasraya,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Dengan memasukkan Taspen di bawah OJK, Harris berharap tata kelola keuangan Taspen menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Revisi RUU P2SK harus memberi dasar hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan tindakan pengawasan serta intervensi jika ditemukan penyimpangan.
Langkah ini dinilai krusial dalam rangka reformasi sektor keuangan, khususnya dalam meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang mengelola dana publik.
(dpr)
