Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyambut baik disahkannya Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu poin krusial dari revisi tersebut adalah penetapan bahwa lembaga penyelenggara haji dan umrah kini berbentuk Kementerian, bukan lagi badan.
Pria yang akrab disapa HNW ini menegaskan, keputusan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah, yang dipisahkan dari Kementerian Agama.
Ia mendukung agar Kepala dan Wakil Kepala BP Haji saat ini secara otomatis diangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, sesuai amanat dari UU yang telah disepakati DPR RI.
Waktu menuju penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 semakin mepet. Maka, lebih baik Kementerian Haji dan Umrah nanti langsung melanjutkan kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh BP Haji.
“Keduanya telah menguasai amanat dan visi misi pengelolaan haji yg diinginkan Presiden Prabowo, selain penguasaan soliditas internal lembaga yang sangat dibutuhkan menghadapi persiapan haji 2026 yang sudah mulai berjalan, dan harapan besar Umat akan suksesnya lembaga Kementerian Haji,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).
Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa setiap tahunnya, Indonesia memberangkatkan lebih dari 220 ribu jemaah haji, dengan total anggaran mencapai Rp 20 triliun.
