Seiring dengan program Visi Saudi 2030 dan negosiasi terkait kuota haji Indonesia, jumlah jemaah berpotensi terus meningkat di masa mendatang.
Hidayat juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian serius terhadap urusan haji, termasuk dengan menerbitkan Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji.
Atas dasar itu, DPR RI kemudian memperkuat payung hukum BP Haji melalui RUU Perubahan Ketiga atas UU Haji dan Umrah yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 26 Agustus 2025.
“Alhamdulillah DPR berhasil menyelesaikan RUU Perubahan Haji tepat waktu, dan menyepakati peningkatan status kelembagaan BP Haji dari ‘Badan’ menjadi ‘Kementerian’. Untuk itu membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak keumatan untuk memimpin Kementerian baru seperti Kementerian Haji dan Umrah, seperti Kepala dan Wakil Kepala BP Haji saat ini,” ujarnya.
Hidayat menyebutkan bahwa Gus Irfan, Kepala BP Haji saat ini, adalah cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, dan dikenal aktif di lingkungan pesantren serta NU.
Sementara itu, Dahnil Anzar, Wakil Kepala BP Haji, merupakan aktivis Muhammadiyah dan pernah menjabat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
