Hidayat juga menjelaskan bahwa keduanya telah merintis BP Haji dari awal, menyusun SOP dan sistem kelembagaan, serta mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia.
Dalam rapat Komisi VIII DPR pada 27 Agustus lalu, mayoritas anggota mendukung agar mereka berdua dilanjutkan sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Hidayat menegaskan, pemilihan tokoh yang tepat sangat penting agar Kementerian Haji dan Umrah benar-benar mampu memenuhi harapan umat.
Tujuannya agar penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih profesional, efisien, dan bebas dari permasalahan yang kerap terjadi di masa lalu.
(dpr)
