“Pemerintahnya sempat lumpuh total. Sekarang mulai bangkit setelah dibersihkan TNI, Polri, dan relawan. Saya kirim lagi hampir 800 praja IPDN untuk membantu percepatan,” katanya.
Meski demikian, sejumlah fasilitas perkantoran di Aceh Tamiang masih kekurangan meubelair dan sarana pendukung operasional.
Untuk mempercepat pemulihan, Mendagri mengusulkan agar transfer keuangan daerah (TKD) bagi tiga provinsi terdampak dikembalikan ke besaran tahun sebelumnya.
Ia menyampaikan Presiden telah menyetujui agar seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut mendapatkan pengembalian alokasi transfer daerah.
“Saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan agar realisasinya bisa dipercepat. Kalau bisa super prioritas didahulukan, minimal separuhnya lebih dulu cair,” ujar Tito Karnavian.
Sebagai contoh, Provinsi Aceh memiliki alokasi sekitar Rp800 miliar. Jika separuhnya dapat segera direalisasikan, menurut Tito, percepatan pemulihan akan jauh lebih signifikan, termasuk bagi Aceh Tamiang yang membutuhkan sekitar Rp72 miliar untuk operasional dan percepatan layanan publik.
Selain dukungan fiskal, Tito juga mendorong penerapan skema gotong royong berbasis padat karya atau cash for work.
Skema ini memberdayakan masyarakat setempat untuk membersihkan lumpur dengan insentif harian sekitar Rp100 ribu, didampingi TNI dan Polri.
