“Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.
Sejauh ini, alokasi anggaran APBN sebesar Rp8,2 triliun difokuskan untuk intervensi gizi dalam program Makan Bergizi Gratis, termasuk penyediaan bahan makanan sehat dan berkualitas.
Program ini juga terbukti menggerakkan sektor ekonomi, terutama UMKM dan sektor kuliner.
Banyak restoran, kafe, hingga hotel mengubah fungsi dapurnya menjadi dapur gizi untuk mendukung distribusi makanan bergizi ke penerima manfaat.
“Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” tambah Dadan.
BGN juga tengah memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
Saat ini terdapat lebih dari 17 ribu calon SPPG dalam tahap verifikasi, dengan proses percepatan verifikasi 200–300 unit per hari.
“Kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman. Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam,” pungkasnya.
(BPMI Setpres)
