“Pemerintah harusnya mau mendengar kenyataan yang terjadi di lapangan, kalau kemiskinan dan pengangguran sekarang ini semakin membludak dan berbeda dengan angka-angka yang ‘menyenangkan’ dari BPS,” ungkapnya.
Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap angka persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 atau turun 0,10% dari September 2024 atau menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025 dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia menurun menjadi 4,76%, Ari mengingatkan ada data lain yang menunjukkan ketimpangan.
Kementerian Ketenagakerjaan, misalnya, mencatat ada 1,01 juta sarjana yang masih menganggur, dan total pengangguran mencapai 7,28 juta orang.
Menurut Ari, pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI terlalu didominasi nada optimisme, yang justru berjarak dengan kondisi nyata.
“Dan kebebasan berpendapat, adalah point terendah dari raport merah Prabowo – Gibran,” tambahnya.
Ari berharap, pidato Puan bisa menjadi koreksi moral dan peringatan agar Pemerintah tidak menutup mata terhadap ekspresi rakyat.
“Semoga Pemerintah selalu terbuka pandangannya. Semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan,” ucap Ari, mengulang kutipan Puan.
Ari juga menyebut pernyataan Puan sebagai klimaks dari Sidang Tahunan MPR yang berlangsung menjelang HUT ke-80 RI, terutama di tengah kekecewaan publik atas persoalan sosial-ekonomi.
“Dan beruntungnya, selarik kalimat penggugah dari Ketua DPR itu bisa menjadi klimaks dari perhelatan Sidang Tahunan MPR jelang peringatan Proklamasi di tengah kekecewaan publik, di saat masih banyak rakyat yang susah karena kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari pekerjaan sekarang ini,” tutup Ari.
(dpr)
