Seketika.com, Jakarta – Program Pemagangan Nasional Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI Tahun 2025 resmi dimulai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Seremoni pembukaan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.
Setjen DPR RI resmi menerima 243 peserta Program Pemagangan Nasional 2025 untuk ditempatkan di berbagai biro, mulai dari administrasi, penelitian, persidangan, hingga kehumasan.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja muda Indonesia.
Pembukaan program berlangsung 1 Desember 2025, sementara pelaksanaan magang akan berjalan selama enam bulan ke depan di lingkungan Setjen DPR RI.
Program Magang Nasional 2025 sendiri telah diluncurkan oleh Kemnaker pada 20 Oktober 2025, dengan tiga batch pendaftaran Batch 1: 7 Oktober 2025, Batch 2: 6 November 2025 dan Batch 3: 4 Desember 2025
Kegiatan pembukaan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan seluruh peserta ditempatkan pada unit-unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.
Program Pemagangan Nasional 2025 digagas sebagai langkah pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja lulusan perguruan tinggi, memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia dan mendukung kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesiapan SDM muda.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa program ini juga menjadi legacy bagi peserta sebagai bekal memasuki dunia profesional.
Menurut Indra Iskandar, Setjen DPR RI telah menyiapkan instrumen dan mekanisme pembelajaran terstruktur agar peserta mendapatkan pengalaman komprehensif.
“Kami sudah siapkan berbagai instrumen agar mereka bisa maksimal melakukan pemagangan ini secara lebih terstruktur. Setelah enam bulan, kami berharap 243 peserta ini memperoleh pengalaman yang unik dan mendalam,” ujarnya.
Peserta akan berinteraksi langsung dengan berbagai unit kerja legislatif untuk memahami proses kerja pemerintahan secara nyata.
(dpr)
