Sementara, pada aspek pengelolaan sumber daya manusia (SDM), skor meningkat dari 64,4 menjadi 69,98. Pada komponen penilaian dari ekspert atau ahli, skor berada di angka 61,7 poin menunjukkan masih adanya ruang perbaikan guna memperkuat sistem integritas dan tata kelola pemerintahan.
Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengadaan yang akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak.
“Penguatan integritas aparatur, peningkatan kapasitas SDM, serta pengawasan internal yang efektif menjadi faktor penting untuk menutup celah praktik korupsi,” tegasnya.
KPK berharap pemerintah daerah mampu memanfaatkan berbagai data pemetaan risiko melalui SPI dan MCSP sebagai bahan evaluasi guna memperbaiki sistem tata kelola.
Dengan demikian, pengelolaan anggaran publik, khususnya sektor PBJ, berjalan lebih transparan, akuntabel, serta mampu membangun infrastruktur berkualitas dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
