” Verifikasi dan validasi data tersebut, harus dijadikan referensi untuk mengintervensi. Ada komplementaritas, terkait dengan proteksi sosial. Sehingga keluarga paling miskin, akan bisa mendapatkan seluruh bantuan yang disediakan pemerintah. “
Seketika.com, Surabaya – Gubernur Jatim sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa (HC UA) Bidang Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) bersamaan dengan sidang senat terbuka prosesi wisuda mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya (Unair) di gedung Airlangga Convention Center, Kampus C Unair Mulyorejo, Surabaya, Minggu (15/10/2023).
Prof Dian Agustia, selaku promotor pemberian gelar ini menjelaskan, pemberian gelar Doktor honoris causa kepada Gubernur Khofifah, melalui berbagai pertimbangan. Unair memperhatikan sosok Khofifah yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dan juga Gubernur Jatim. “Pertimbangan pertama adalah pemikiran di bidang Ilmu Ekonomi untuk program reformasi sistem perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.
Kedua, lanjut Prof. Dian, perumusan kebijakan dan implementasi program reformasi sistem perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan ini, memiliki dampak positif. Yang dinikmati langsung oleh masyarakat yang menjadi sasaran program, dan berdampak positif pada percepatan program jangka menengah bagi pengentasan kemiskinan.
“Yang ketiga, yang dilaksanakan uji pendalaman secara akademik, yang dihadiri 9 penguji akademik dari Universitas Airlangga, sesuai dengan bidang Ilmu Ekonomi. Berdasarkan pertimbangan diatas, saya selaku promotor dan Ketua Tim Penilai. Maka Ibu Khofifah Indar Parawansa, berhak menerima Doktor honoris causa Universitas Airlangga, di bidang Ilmu Ekonomi,” tegasnya.
Proses untuk mendapatkan gelar ini, menurut Gubernur Khofifah memakan waktu tiga tahun. Orasi ilmiah yang disampaikan, yakni pembangunan ekonomi kerakyatan, melalui reformasi sistem perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan. “Jadi dulu berbagai bansos ada di berbagai Kementerian. Kartunya banyak, makin orang itu miskin, dompetnya makin tebal, karena banyak kartu kartu kartu. Pasti tidak mudah mengintegrasikan kartu,” tuturnya.
