Seketika.com, Jakarta – Peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menjadi pengingat, bahwa penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah perlu terus konsisten. Salah satu fokus utamanya, mitigasi benturan kepentingan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah agar berjalan sesuai prinsip good governance.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menegaskan penindakan KPK merupakan upaya dalam memastikan sistem pencegahan berjalan efektif, sekaligus memperkuat perbaikan tata kelola agar praktik serupa tidak terulang.
“Penindakan KPK tidak berdiri sendiri, namun bagian dari upaya memastikan sistem yang dibangun melalui berbagai instrumen pencegahan berjalan konsisten,” ungkap Budi.
Menurutnya, ketika masih ada praktik korupsi maka harus menjadi alarm evaluasi bersama guna memperkuat pengawasan dan tata kelola di daerah.
Lebih jauh, Budi menambahkan KPK terus memantau tata kelola pemerintahan daerah melalui sejumlah instrumen pencegahan, di antaranya Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
“MCSP dan SPI tidak hanya sekadar indikator kinerja sistem pencegahan, melainkan rujukan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki secara berkelanjutan,” kata Budi.
Sebelum tangkap tangan, KPK telah memitigasi potensi korupsi melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dengan mendampingi Pemkab Pekalongan, salah satunya lewat rapat koordinasi pencegahan korupsi pada Agustus 2025 lalu.
Dalam forum tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah potensi risiko korupsi pada beberapa sektor strategis di daerah.
