Ketiga, memasifkan edukasi literasi keuangan dengan mendesak pemerintah untuk meningkatkan program literasi keuangan guna membentengi masyarakat dari iming-iming keuntungan tidak wajar yang sering ditawarkan melalui media sosial.
Arif menegaskan, pihaknya juga sejalan dengan pandangan Menkeu bahwa insentif pajak bagi pasar modal harus berbanding lurus dengan integritas bursa.
“Negara tidak boleh memberikan fasilitas kepada pasar yang masih membiarkan praktik curang berkembang. Jika bursa bersih, investor asing maupun domestik akan datang dengan sendirinya tanpa perlu ‘dicuci’ dengan janji-janji kosong,” tambahnya.
“Langkah Menkeu Purbaya diharapkan menjadi momentum besar dalam sejarah pasar modal Indonesia untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat, adil, dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Arif.
(infopublik)
