“Kami akan memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai standar halal nasional. Implementasi halal di SPPG bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian integral dari tata kelola pangan publik yang berintegritas,” tegasnya.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa sinergi antara BGN dan BPJPH adalah bagian dari visi besar negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Kami ingin setiap makanan bergizi yang disajikan melalui SPPG mencerminkan kualitas tertinggi: bersih, sehat, dan halal,” kata Nanik.
Ia menambahkan bahwa BGN tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi juga akan turun langsung dalam pengawasan dan pendampingan SPPG di lapangan.
“Kami ingin setiap SPPG menjadi contoh nyata praktik halal yang mudah diterapkan dan menyatukan semua pihak tanpa sekat,” lanjutnya.
Pertemuan koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola (Sistakol) BGN, Tigor Pangaribuan, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN, Letjen TNI (Purn.) Dadang Hendrayudha.
Keduanya menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan sertifikasi halal di seluruh SPPG sebagai bentuk transformasi sistem pemenuhan gizi nasional.
( BPJPH/infopublik)
