Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Indonesia mampu menangani bencana banjir di Aceh tanpa bantuan dari negara lain. Pernyataan ini didasarkan pada perhitungan matang pemerintah mengenai kapasitas nasional dalam penanganan bencana.
“Pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani persoalan banjir di Aceh. Selama belum ada lampu hijau terkait bantuan asing, itu berarti pemerintah telah menakar dan memiliki kemampuan dalam menangani seluruh permasalahan yang ada,” ujar Bey dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Pernyataan ini disampaikan oleh Ujang Bey, politisi dari Fraksi NasDem, yang menekankan peran pemerintah pusat dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam koordinasi dengan Pemerintah Aceh.
Pernyataan Bey muncul menanggapi surat Pemerintah Aceh kepada lembaga internasional seperti PBB, UNDP, dan UNICEF, yang sempat menimbulkan pertanyaan publik terkait perlunya bantuan asing.
Bey meminta agar masyarakat tidak menyikapi surat tersebut secara berlebihan dan tetap fokus pada respon cepat dan tepat untuk korban banjir Aceh.
“Terkait surat itu, tidak perlu ditanggapi secara reaksioner. Yang terpenting adalah pemerintah bergerak cepat, tepat, dan simultan agar keluhan masyarakat terdampak banjir dapat segera tertangani,” tegas Bey.
Bey menekankan pentingnya komunikasi antara Kemendagri dan Pemerintah Aceh agar tidak muncul perbedaan persepsi di masyarakat.
Langkah ini dianggap vital untuk memastikan penanganan bencana Aceh berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Saya berharap dalam waktu dekat, Mendagri, sebagai kementerian yang membawahi pemerintahan daerah, dapat mengomunikasikan hal ini dengan baik bersama Pemerintah Aceh agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” tambah Bey.
Pernyataan Bey sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra, termasuk Aceh.
Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dari sejumlah kepala negara sahabat, tetapi menegaskan komitmen kemandirian Indonesia dalam penanganan bencana.
(dpr)
