Di mana secara nasional, sekitar 75 persen pemerintah daerah meraih opini WTP, sementara Jakarta mencatat angka 87,68 persen.
Hal ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan di ibu kota telah melampaui standar rata-rata nasional.
“Ini menjadi awal yang baik untuk pengelolaan keuangan negara ke depan,” tambahnya.
Bobby juga menekankan pentingnya menindaklanjuti catatan dari BPK dalam waktu 60 hari agar keuangan daerah terus dikelola secara optimal.
Ia mengapresiasi sinergi antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung sistem pengawasan dan transparansi anggaran.
Harapannya, prestasi ini dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(beritajakarta)
