Pada 2024 lebih dari 23 juta transaksi TTE dan Januari sampai November 2025 telah melampaui 28 juta transaksi.
Pemprov DKI menargetkan 47.000 ASN sudah memiliki dan menggunakan TTE sepenuhnya pada 2026, baik untuk aplikasi internal maupun layanan publik.
Dokumen yang akan secara penuh beralih ke TTE mencakup naskah dinas, dokumen keuangan, perizinan dan nonperizinan, perpajakan dan layanan rumah sakit serta dokumen layanan masyarakat lainnya.
Hingga November 2025, terdapat 31 aplikasi terintegrasi e-Sign, termasuk e-Office, e-Cuti, e-BPHTB, e-SPPT, SIMRS RSUD, dan platform perizinan digital. Tiga aplikasi tambahan sedang dalam tahap finalisasi dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.
“Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kominfotik berkomitmen mendorong seluruh perangkat daerah agar mengintegrasikan layanan yang menghasilkan dokumen dengan sistem e-Sign demi peningkatan keamanan data dan kualitas tata kelola pemerintahan,” tegas Budi.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Meutya Hafid, turut memberikan apresiasi dalam kesempatan tersebut. Ia menekankan pentingnya kepercayaan publik dalam transformasi digital.
“Transformasi digital harus secure, harus aman. Kolaborasi Komdigi dan BSSN adalah keharusan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BSSN, Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, menegaskan bahwa percepatan layanan publik digital modern hanya dapat diwujudkan melalui sinergi lintas instansi.
“Seluruh instansi pemerintah harus bergerak cepat dan terintegrasi dalam menghadirkan layanan publik digital yang modern, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” katanya.
(beritajakarta)
