Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai penguatan dukungan pemerintah dalam pemenuhan standardisasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM). Menurutnya, pelaku IKM masih menghadapi kendala dalam memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI), terutama akibat keterbatasan fasilitas pengujian di daerah.
“Temuan kita di lapangan sangat mirip sekali dengan perusahaan-perusahaan, khususnya IKM, yang kurang mendapatkan supporting system dari pemerintah. Mereka merasa sangat sulit mendapatkan SNI. Jadi, menurut saya, seharusnya pemerintah hadir untuk membantu IKM-IKM mendapatkan supporting system, khususnya untuk standardisasi nasional,” ujar Hatta usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Cahaya Agro Teknik, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/9/2026).
Menurut Hatta, pemenuhan SNI juga berkaitan dengan upaya IKM memperluas pasar hingga ke luar negeri. Ia menyebut pelaku usaha menghadapi berbagai persyaratan di negara tujuan ekspor sehingga keberadaan standar nasional menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan kesiapan produk. Namun, proses tersebut dinilai belum optimal karena keterbatasan fasilitas pengujian yang dapat diakses pelaku IKM di daerah.
“Mereka mengatakan bahwa untuk ekspansi ke luar negeri, mereka agak terkendala dengan adanya aturan-aturan yang berlaku di luar negeri. Minimal, mereka berharap adanya SNI. Mereka merasa sudah berusaha melalui Badan Standardisasi Nasional, tetapi BSN tidak memiliki penguji atau laboratorium di Jawa Timur, khususnya Surabaya,” katanya.
Karena itu, Hatta melihat perlunya optimalisasi fasilitas pengujian yang dimiliki Kementerian Perindustrian melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSKJI/BSPJI) di daerah. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu IKM memenuhi persyaratan standardisasi tanpa harus membawa peralatan berukuran besar ke wilayah lain yang memiliki fasilitas pengujian.
“Di Surabaya ada BSKJI atau BSPJI yang berada di bawah Kementerian Perindustrian. Seharusnya Kementerian Perindustrian memberikan dukungan berupa pengujian alat-alat mereka untuk mendapatkan standardisasi nasional. Jangan sampai kawan-kawan IKM ini merasa harus berjuang sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hatta berharap Kementerian Perindustrian memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret untuk mendukung IKM di berbagai daerah. Ia menilai keberadaan satuan kerja standardisasi dan pelayanan jasa industri di sejumlah wilayah dapat menjadi bagian dari sistem pendukung bagi pelaku IKM, khususnya dalam menghadapi kendala jarak, waktu, tenaga, dan biaya pengujian.
“BSKJI harus lebih fokus atau lebih serius membantu IKM karena mereka mempunyai satuan kerja di seluruh Indonesia. BSN kan terbatas, khususnya untuk penguji alat-alat industri kecil dan menengah. Itu adanya hanya di Yogyakarta dan Jakarta. Jadi agak sulit bagi mereka untuk membawa peralatannya ke sana karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak kecil. Apalagi alatnya berukuran besar,” jelas Hatta.
Hatta menegaskan dukungan anggaran untuk standardisasi dan pelayanan industri semestinya turut diarahkan untuk memperkuat IKM, tidak hanya perusahaan berskala besar. Ia berharap sinergi Kementerian Perindustrian, BSN, dan pelaku usaha dapat diperkuat sehingga pemenuhan standar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperluas daya saing produk IKM di pasar nasional maupun internasional.
“Anggaran yang diberikan dan disetujui oleh DPR itu bukan semata-mata untuk menguji perusahaan-perusahaan besar saja. Namun, perusahaan-perusahaan IKM ini juga harus diprioritaskan,” tutupnya.
