Selain itu, 23.604 rekening terkait judi online dilaporkan ke PPATK untuk ditindaklanjuti.
“Bukan hanya akses yang kami blokir, tetapi rekening juga menjadi leher dari perilaku kejahatan di internet. Kolaborasi dengan OJK, perbankan, dan penegak hukum akan terus diperkuat,” tambah Meutya.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya kerja sama internasional karena judi online merupakan kejahatan lintas negara.
““Pak Presiden dalam forum APEC sudah mengatakan bahwa judi online adalah kejahatan terorganisir lintas negara. Karena itu kita juga akan berbicara dengan mitra-mitra kami di luar negeri untuk membantu Indonesia terus memerangi judi online sampai serendah-rendahnya,” jelas Meutya Hafid.
Kepala PPATK menambahkan, capaian ini menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah.
“Jika kolaborasi ini tidak dilakukan, transaksi judi online bisa menyentuh Rp1.000 triliun. Namun berkat komitmen lintas lembaga, angka ini berhasil ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat kerja sama antarinstansi, industri digital, dan masyarakat luas untuk memastikan ruang digital Indonesia bersih dari aktivitas ilegal, sekaligus mengedukasi publik mengenai bahaya judi online untuk masa depan Indonesia.
“Kita sama-sama edukasi publik mengenai bahayanya judi online untuk masa depan Indonesia,” pungkas Kepala PPATK.
(infopublik)
