Harison menyebut, dengan semakin banyaknya pengguna Bhumi, kesadaran publik akan pentingnya legalitas tanah juga meningkat. Hal ini diharapkan mampu mengurangi sengketa tanah yang selama ini sering menjadi masalah sosial.
Menurutnya, konflik pertanahan bisa diminimalkan jika semua pihak memiliki informasi yang sama. “Kuncinya keterbukaan. Kalau data terbuka, semua bisa lihat, dan semua bisa kontrol,” jelasnya.
Kehadiran Bhumi juga mendukung kebijakan Satu Peta Nasional, yang bertujuan menyeragamkan seluruh data spasial agar tidak tumpang tindih antar instansi.
Dengan begitu, Bhumi bukan hanya aplikasi, tetapi juga bagian dari strategi besar tata kelola ruang dan lahan di Indonesia.
(ATR/BPN/infopublik)
