Scroll untuk baca Berita
Call Us banner 325x300
Pemerintahan

Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Perdana Hadiri Rakornas TPID

227
×

Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Perdana Hadiri Rakornas TPID

Share this article

Seketika.com, Kupang – Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTT beserta seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan anggota TPID Provinsi NTT bertempat di Ruang Kerja Gubernur NTT secara daring melalui zoom meeting (11/9/2023).

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri saat membuka rapat menyampaikan antara lain berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, mengingatkan inflasi dibulan Agustus 2023 year on year (yoy) sebesar 3,27% terjadi kenaikan sedikit dari bulan Juli 2023 sebesar 3,08 %.

Namun angka ini dibandingkan adalah angka dibandingkan dengan periode sama bulan Agustus 2022 yang inflasinya dipicu oleh penyesuaian kenaikan BBM di tingkat Global ditahun lalu sehingga baseline-nya cukup tinggi 3,87%.

Sehingga penghitungan inflasi di bulan Agustus 2023 dibandingkan tahun lalu year on year (yoy) 3,27%.

Namun jika dilihat dari data bulan Juli ke bulan Agustus 2023 sebenarnya terjadi deflasi sebesar minus 0,02% jadi ada penurunan secara umum, dilihat dari bulan Desember 2022 ke bulan Agustus 2023 yaitu inflasinya sebesar 1,43 % artinya cukup terkendali.

Perlu kita waspadai ada beberapa komoditas penyumbang pada minggu lalu yaitu beras, cabe rawit dan cabe merah, namun diharapkan dapat dimbangi diikuti dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah terutama yang defisit dan terjadi kenaikan harga cabe rawit juga cabe merah.

Untuk masalah beras disamping kita memperkuat untuk serapan dan produksi dalam negeri, dari Bulog dan Badan Pangan sedang bekerja keras untuk memperkuat cadangan stok beras pemerintah termasuk juga dengan mekanisme importasi dari luar negeri untuk menekan harga kenaikan harga beras.

Kementerian Sosial juga bekerja mendukung dengan mekanisme bantuan sosial (bansos). Diharapkan dari daerah-daerah mengecek cadangan beras masing-masing, bekerja sama dengan Bulog, rutin mengecek setiap hari kenaikan harga beras di daerah masing-masing untuk mencari solusi juga di batu dengan memberikan bansos yang berasal dari anggaran reguler bansos maupun belanja tidak terduga.

Intervensi melalui distribusi logistik juga bantuan atau subsidi logistik ditempat-tempat yang sulit, daerah-daerah terpencil atau pulau-pulau dapat mengendalikan harga pasar sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan menghasilkan inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi, baik dari Kepala Daerah hingga Satgas Pangan untuk dapat mengatasi kenaikan harga beras dan tidak memberatkan masyarakat.(Ita/Sylvia/PKIP/NTTprov.go)

Leave a Reply